Menkominfo Mohammad Nuh mengedarkan sebuah surat yang isinya himbauan kepada para penyedia jasa internet (ISP) untuk memblokir situs-situs di mana orang bisa mengakses film ‘Fitna’. Alasannya, film buatan sutradara Belanda tersebut adalah film yang menghina agama Islam. Tentu saja, semua ISP di Indonesia serentak mengikuti peraturan ini. Namun, karena surat edaran Menkominfo tidak mendaftar secara rinci, situs apa sajakah yang harus diblokir, sikap para ISP menjadi tidak seragam.

Konon, ada ISP yang langsung memblokir akses menuju situs You Tube, perpustakaan audio visual populer yang juga memuat film ‘Fitna’. Dengan begitu, pelanggan ISP ini tidak bisa mengakses situs You Tube sama sekali. Ada pula ISP yang memilih memblokir sebagian situs You Tube, yaitu halaman yang memuat film ‘Fitna’ saja. Artinya, pelanggan masih bisa mengakses You Tube, hanya tidak bisa melihat film ‘Fitna’ melalui situs ini.

Menurut saya pribadi, tindakan Menkominfo mengedarkan surat larangan tersebut adalah tindakan yang kurang bijaksana. Kenapa?

Pertama, kita harus melihat profil pengguna internet di Indonesia. Internet di Indonesia sepertinya baru menjangkau kalangan tertentu saja, tentunya yang computer literate. Orang yang computer literate, umumnya berpendidikan cukup baik. Orang-orang tipe ini pastilah bisa membedakan batas antara kenyataan dan fiksi dengan jelas. Idealnya, mereka tidak akan mudah terpengaruh dengan isu dalam film tersebut. Bahkan mungkin, sebagian dari mereka tertarik melihat film itu dengan kepentingan ilmiah. Misalkan, seorang peneliti bidang komunikasi atau sosial budaya yang ingin membedah simbol-simbol yang menghina agama Islam dalam film tersebut.

Kedua, kerancuan dalam isi surat tersebut menimbulkan misleading ketika para ISP berusaha untuk mematuhinya. Menurut saya, ISP yang langsung memblokir semua akses menuju You Tube bukannya bodoh, melainkan cari aman. Tapi, dengan tindakan cari aman itu, pelanggannya jadi sangat dirugikan. Bukankah orang mengakses You Tube karena berbagai keperluan? Ada yang suka mengedarkan karya audio visualnya di You Tube agar bisa dilihat banyak orang. Ada yang mencari inspirasi dari video-video yang ada di You Tube. Mereka tentu sangat kecewa ketika gagal membuka You Tube karena jaringannya diblokir.

Ketiga, daripada memblokir situs yang memuat film ‘Fitna’, lebih baik Menkominfo lebih memperhatikan muatan dalam media massa lain, seperti televisi. Seperti yang sudah saya kemukakan di atas, internet adalah media yang cakupannya masih sangat terbatas di Indonesia. Dampak internet pada masyarakat tidak akan seluas dampak televisi. Apalagi, internet dinikmati oleh masyarakat yang notabene berpendidikan, sedangkan televisi dapat disaksikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan, bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, televisi menjadi media hiburan kelas wahid plus ‘kotak ajaib’ yang membantu mereka mengenal dunia. Masyarakat jenis ini sangat percaya dengan realitas dalam televisi, tidak seperti masyarakat melek internet yang masih bisa memberi batas antara kenyataan dan fiksi. Maka, televisi sejatinya bisa dimanfaatkan sebagai media pendidikan yang baik bagi masyarakat kelas bawah yang tidak bisa mendapat pendidikan di bangku sekolah. Pada faktanya, masih banyak tayangan tidak mendidik dalam televisi kita. Iklan televisi saja banyak yang kurang santun. Seharusnya, fenomena seperti inilah yang lebih layak mendapat perhatian seorang Menkominfo.

Keempat, ketika sesuatu diharamkan oleh orang yang berkuasa, bukannya taat, kebanyakan orang malah akan semakin penasaran. Yang semula tidak tertarik, malah akan bergegas mencari tahu tentang hal itu. Upaya Menkominfo menutup akses menuju film ‘Fitna’ justru akan lebih memicu orang untuk mencari film tersebut. Konon, ada trik-trik tersendiri untuk membuka kunci akses menuju sebuah situs yang diblokir. Saya sendiri, yang sebelumnya tidak tahu soal film ‘Fitna’, sekarang justru sangat penasaran ingin menonton film itu. Ada yang mau membantu saya mengaksesnya? ;p