Melihat berita di koran hari ini, aku jadi heran. Di mana-mana orang mengadakan upacara bendera. Ada juga karnaval anak-anak, di mana mereka diberi kostum tentara.

Hei, bukannya itu wajar? Kan hari ini hari Pahlawan? Ya iyalah aku tahu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kenapa di era reformasi yang sudah berjalan -katakanlah –  nyaris satu dekade ini, orang masih saja melestarikan tradisi-tradisi lawas tersebut? Kenapa kepahlawanan, patriotisme, lagi-lagi diidentikkan dengan bentuk-bentuk yang menyimbolkan militerisme?

Patriotisme Tidak Selalu Berarti Kekerasan

Kalau kita selami definisi patriotisme, yang merupakan salah satu konsep dasar nasionalisme, memang patriotisme adalah hasrat atau devosi untuk mempertahankan sebuah negara. Ada konsep pengorbanan dalam patriotisme, yang berakar dari rasa persaudaraan yang kuat dalam bangsanya. Namun, ada kemungkinan patriotisme berkembang menjadi bentuk yang negatif, seperti agresi, atau memandang rendah bangsa lain di luar bangsanya. Seringkali orang beranggapan, menunjukkan patriotisme hanya dapat dilakukan dengan cara kekerasan, misalnya perang, mengikuti wajib militer, menjadi tentara, dan sebagainya.

Bila ditarik lebih jauh, pendefinisian patriotisme yang dilekatkan dengan kekerasan sangat identik dengan tradisi Sparta kuno. Dalam tradisi tersebut, berbakti kepada negara dilakukan dengan cara menjadi serdadu yang bertubuh kuat dan sempurna. Maka, para ibu yang melahirkan bayi cacat pada masa itu akan membuang anaknya ke jurang Kaiadas yang mengerikan di lereng Gunung Taigetus. Alasan lain di balik tindakan itu adalah kehidupan keras yang harus dijalani manusia zaman Yunani kuno, di mana mereka harus dapat bertahan hidup di balik ancaman binatang buas. Tentu saja bayi cacat kemungkinan hidupnya paling minim, karena bayi yang sempurna saja belum tentu bisa bertahan dalam kondisi tersebut. Pada akhirnya, membuang bayi cacat dianggap memenuhi kehendak para dewa (disarikan dari Mitologi Yunani 5: Singgasana Emas, 1991, p.3-4).

Di Indonesia sendiri, rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun sudah telanjur menanamkan bahwa nasionalisme berarti mematuhi penguasa secara total. Patriotisme diidentikkan dengan militer. Militer diberi label dan dicitrakan sebagi ksatria. Ritual militer pun diterapkan dalam keseharian masyarakat sipil. Misalnya, masih ingat kan dengan seragam sekolah kita yang penuh dengan badge-badge di kanan-kiri lengan dan saku – mirip seragam tentara? Atau tradisi upacara bendera yang militer banget: baris-berbaris, hormat bendera, ada komandan upacara, dst….  Belum lagi penggunaan akronim atau singkatan, yang sebenarnya adalah lambang budaya militer yang berusaha selalu efisien, efektif, singkat, padat dan lugas (Tiwon dan Sidharta, et al, 1999, p.4-5).

Padahal, menjadi seorang pahlawan bukan berarti harus mahir berperang dan tergabung dalam militer. Patriotisme tidak harus dilakukan dengan kekerasan atau menggerakkan pihak lain untuk melakukan aksi kekerasan. Contoh lah, Mahatma Gandhi, yang meraih kemerdekaan India dengan jalan damai, menekankan pada ajaran ahimsa (tanpa kekerasan pada semua makhluk). Sepanjang hidupnya, Gandhi bahkan kerap berpuasa bila rakyat India melakukan kekerasan, demi menebus dosa bangsanya.

Di masa sekarang ini pun, apa masih relevan jika simbol-simbol yang mengingatkan kita akan peperangan, kekerasan, dan militer terus menerus dilestarikan? Riswandha Imawan (Yogyakarta, 1997, p. 325-327) menggagas ide demitosisasi nilai perang. Menurutnya, demitosisasi nilai perang bukan berarti mengurangi nilai-nilai kepahlawanan 1945. Situasi tahun 1945 memang mengharuskan kaum pelajar untuk berperang, sedangkan saat ini, masa-masa itu telah lewat. Tentu, demitosisasi nilai perang juga tidak bermaksud menghapuskan militer. Militer tetap diperlukan dalam perannya menjaga keamanan dan ketahanan negara, tetapi simbol-simbol militer tidak perlu ditanamkan sedemikian rupa dalam keseharian rakyat kita. Sementara nilai-nilai kepahlawanan harus dimaknai dalam bentuk yang lebih luas, walau pada intinya, kepahlawanan tetap berarti tidak takut mati demi membela kebenaran, tanah, air, bangsa, dan masyarakat yang tertindas.

Patriotisme – Milik Siapa Saja

Sebenarnya, setiap orang berhak memiliki penafsirannya sendiri tentang patriotisme, sesuai dengan kapasitas orang tersebut. Sebagai ilustrasi, mari kita melihat salah satu khazanah budaya kita, yaitu cerita perwayangan. Dalam lakon Ramayana dikisahkan, Prabu Dasamuka atau Rahwana dari kerajaan Alengka menculik Dewi Sinta, permaisuri Sri Ramawijaya. Akibatnya Sri Rama yang dibantu pasukan kera berusaha menyerang Alengka. Dalam penyerangan tersebut, Sri Rama mendapat bantuan dari Wibisana, adik kandung Rahwana, yang membocorkan rahasia kekuatan pasukan negerinya. Sedangkan pasukan Alengka kemudian diperkuat oleh Kumbakarna, juga adik Rahwana, meski dalam hati kecilnya ia juga tidak menyetujui tindakan kakaknya menculik Sinta.

Wibisana dan Kumbakarna sebenarnya sama-sama melakukan tindakan patriotisme. Hanya saja, caranya yang berbeda karena penafsiran mereka terhadap patriotisme juga berbeda. Bagi Wibisana, menyelamatkan Alengka berarti memusnahkan pemerintahan yang lalim agar kelak ia dapat membangun Alengka kembali dengan pemerintahan yang lebih baik. Sedangkan bagi Kumbakarna, tanah airnya harus dijaga dari serangan pihak asing. Ia berperang bukan untuk membela sifat angkara Rahwana, tetapi demi menjaga keutuhan negerinya (disarikan dari Ensiklopedi Wayang Indonesia, jilid 3 dan 5).

Demikian pula di masa sekarang, setiap orang berhak mewujudkan patriotismenya dengan caranya sendiri. Tetapi jangan lantas dikira, patriotisme hanya bisa ditunjukkan lewat cara-cara yang positif, misalkan melalui prestasi olahraga yang dicapai seorang atlet. Tokoh-tokoh yang getol mengkritik pemerintahan, sehingga terkesan menjelek-jelekkan penguasa, sebenarnya juga sedang menunjukkan patriotismenya. Contohnya almarhum Munir, yang tekun membongkar aksi pelanggaran HAM yang terkait dengan kepentingan penguasa. Seorang pahlawan memang tidak takut mati demi membela bangsa dan masyarakat yang tertindas. Idealisme tersebut akhirnya mengantarkan Munir pada maut, hasil sebuah konspirasi yang sampai kini belum terungkap.

Patriotisme terhadap suatu negara juga dapat ditunjukkan seseorang terlepas dari kenyataan apakah ia masih merupakan warga negara yang bersangkutan. Orang Indonesia yang berpindah kewarganegaraan juga sering dituding tidak nasionalis. Padahal barangkali, keputusan itu terpaksa dilakukan dengan alasan yang kuat. Misalnya Anggun C.Sasmi, penyanyi Indonesia yang tenar di kancah musik internasional. Anggun mengaku, agak sulit mengembangkan karir seni di Indonesia dengan banyaknya pembatasan. Sementara di Prancis, negara barunya, Anggun diberi banyak kemudahan dan penghargaan. Meski demikian, bukankah Anggun tetap seorang Indonesia, suatu fakta yang tak terbantahkan meski ia tidak lagi memiliki KTP Indonesia? (disarikan dari wawancara dengan majalah Playboy Indonesia, edisi November 2006, p.76)

Pahlawan Yang Terlupakan

Yang paling penting untuk diingat, seorang pahlawan sejati kadang tidak mendapat penghargaan yang sesuai. Pada hari Pahlawan ini, orang meributkan Bung Tomo, tokoh penggerak arek Suroboyo, yang tidak kunjung mendapat gelar pahlawan nasional. Sedangkan mendiang Munir sampai hari ini masih menunggu terungkapnya kasus pembunuhannya. Anggun masih menanti respek dari masyarakat Indonesia yang seringkali justru memberi komentar negatif tentang karyanya. Tan Joe Hok, seorang atlet bulu tangkis yang sempat mengharumkan nama bangsa, hanya menginginkan sekadar pengakuan bahwa dirinya seorang Indonesia, yang termaktum dalam secarik SBKRI. Jadi, kenapa di hari Pahlawan ini, kita tidak memenuhi harapan para pahlawan yang terlupakan saja?