Laptop

“Kembali ke lap… top!”

Mayoritas masyarakat Indonesia pasti kenal dengan kata-kata di atas. Kata-kata khas Tukul Arwana pada saat membawakan talk show Empat Mata yang sedang top-topnya di televisi Indonesia. Maklum, laptop memang berfungsi sebagai alat komunikasi antara Tukul dengan tim kreatif yang memproduksi acaranya. Selain itu, laptop yang dipakai adalah produk dari salah satu sponsor Empat Mata.  Mungkin karena terinspirasi oleh Tukul itulah para anggota DPR akan berbondong-bondong mendapat laptop. Benda ini akan menjadi salah satu fasilitas yang diberikan kepada anggota DPR, karena sudah diputuskan oleh Badan Urusan Rumah Tangga DPR. Apakah laptop memang begitu dibutuhkan oleh anggota DPR, sampai-sampai harus dianggarkan secara khusus?
 Dalam bayangan saya, sebagai anggota DPR, tentu agenda kerja mereka cukup padat. Apalagi bila harus mengikuti sidang-sidang dan rapat komisi. Laptop akan sangat membantu mereka untuk mencatat jadwal dan materi yang dibicarakan pada saat sidang atau rapat. Bila ada materi rapat yang perlu dipresentasikan, mereka tinggal buka laptop. Untuk update informasi terbaru, tinggal gunakan fasilitas internet.  

Tablet PC 2

Apakah itu berarti mereka memang harus mendapat laptop? Tunggu dulu. Saya cukup kaget membaca harga laptop yang dianggarkan, Rp 21 juta per orang. Dengan harga 10-12 juta saja kita sudah bisa membeli laptop berkualitas mumpuni. Jika laptop akan digunakan untuk menjalankan program grafis, harga 18 juta saja sudah memadai. Setahu saya, laptop yang harganya 21 juta itu adalah PC Tablet yang layarnya bisa dilipat ke luar dan sistemnya touch screen. Laptop Tukul saja kelihatannya tidak semahal itu.  Saya juga bertanya-tanya, kalaupun dibelikan laptop yang super canggih, apakah anggota DPR akan memanfaatkannya dengan optimal? Membeli barang apapun, harusnya disesuaikan dengan kebutuhan. Bila kebutuhannya sekadar mengetik dan presentasi, saya rasa harga 10 juta saja sudah lebih dari cukup. Analoginya sederhana. Misalkan seseorang hendak membangun rumah untuk ditinggali seorang diri. Ia membeli tanah yang luas. Rumah itu dibangun dengan 10 kamar dan halaman yang luas untuk memarkir kendaraan. Padahal sudah tinggal sendirian, mobilnya juga cuma satu. Akhirnya dia kebingungan sendiri di rumah sebesar itu. Merawatnya sulit, tidak seimbang dengan pemakaiannya. 

Akhirnya orang itu berpikir, daripada begini lebih baik saya bikin rumah ini jadi kos-kosan saja. Maka, masalah terpecahkan. Yang tinggal banyak, membayar lagi. Padahal ternyata rumah tersebut dibangun bukan dari uangnya sendiri, tetapi hadiah dari orang tua. Orang tuanya keluar duit berlebih, tapi tidak ikut menikmati rumah dan biaya kos-kosan yang masuk ke kantong anaknya. Nah, inilah yang saya khawatirkan dari pembagian laptop kepada anggota DPR. Harus digarisbawahi, uang untuk membeli laptop (yang totalnya mencapai Rp12,1 miliar itu) berasal dari rakyat. Maka idealnya, laptop itu hanya dipakai anggota DPR untuk kebutuhan yang berhubungan dengan tugasnya sebagai wakil rakyat saja. Sama seperti orang tua dalam analogi di atas yang memberi uang kepada anaknya hanya untuk dipakai anaknya saja, bukan orang lain.  Tapi, siapa yang bisa menjamin laptop anggota DPR itu hanya akan dipakai untuk kebutuhan rakyat? Bisa saja laptop itu digunakan untuk keperluan pribadi seperti pekerjaan di luar DPR. Porsi penggunaannya lebih besar pula. Karena sayang kan kalau laptop super canggih hanya dipakai untuk mengetik jadwal DPR/materi rapat, presentasi dalam sidang DPR dan mencari informasi di internet terkait DPR saja? Lebih baik sekalian dimanfaatkan untuk mendukung pekerjaan di luar DPR atau untuk menjalankan aplikasi desain serta hiburan seperti games, musik, dan film. Jangan-jangan nanti main games di laptop menjadi selingan pada saat suntuk mengikuti sidang. Fungsi laptop untuk mendukung aktivitas sebagai anggota DPR bisa-bisa bergeser. Tentu rakyat yang dirugikan, keluar duit tapi tidak ikut menikmati fasilitas. Jadi bagaimana? Menurut saya, kalau memang anggota DPR merasa butuh laptop, sebaiknya beli dengan uang sendiri. Toh sampai masa jabatan di DPR selesai masih bisa digunakan. Harganya tidak perlu mahal-mahal juga, sesuaikan saja dengan kebutuhan dan kapasitas penggunaan. Dan tidak akan ada beban dalam menggunakannya untuk kepentingan apa pun juga, kan belinya bayar sendiri.  

Tapi, kalau memang anggota DPR tetap ingin menganggarkannya dalam anggaran DPR, pos apapun itu, ada konsekuensi yang harus ditanggung. Pertama, laptop itu hanya boleh digunakan untuk kepentingan DPR. Menggunakannya untuk kepentingan lain bisa dikategorikan korupsi kelas teri.  Kedua, dengan laptop itu, kinerja DPR harus meningkat. Kualitas masing-masing anggota juga semestinya semakin baik. Kalau dulu masih gagap teknologi, sejak punya laptop jadi jago. Kalau dulu kerjanya masih kurang efisien, sejak punya laptop jadi lebih cepat. Kalau dulu kurang tanggap terhadap isu terbaru, sejak punya laptop jadi lebih up-to-date. Kalau semua anggotanya saja sudah tambah maju, apalagi lembaganya.   Ketiga, anggota DPR harus dapat merawat dan menjaga laptopnya baik-baik. Perlakukan sebagai hadiah yang spesial, mahal lagi. Jangan sampai lecet, rusak, apalagi hilang. Kalaupun itu terjadi, resiko harap ditanggung sendiri. Tidak perlu lah ada anggaran tambahan untuk perawatan laptop.   Keempat, dengan fasilitas yang canggih, anggota DPR harus memanfaatkannya dengan optimal. Misalnya mengaktifkan website sebagai sarana informasi dan komunikasi dengan rakyat. Atau lebih sering mengadakan riset tentang permasalahan rakyat, yang datanya bisa diolah dengan mudah dengan program di laptop.  Maka soal menganggarkan laptop atau tidak, pilihan itu tetap ada di tangan anggota DPR. Sebagai rakyat jelata, saya hanya berharap anggota DPR cukup bijak untuk memutuskan, dan siap dengan segala konsekuensinya.